Wakil Bupati PPU Ikuti Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana Negara

PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Ir. H. Hamdam  memenuhi undangan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Kamis (6/2).

Rakornas dihadiri Gubernur, Walikota/Bupati, Pangdam, Kapolda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan Provinsi di Wilayah yang sangat rawan Karhutla serta hadir pula dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah PPU yakni Kapolres PPU AKBP Dharma Nugraha , Dandim 0913 PPU Letkol Inf. Mahmud, dan Instansi yang terkait diundang pada Rakornas tersebut.

Sebagaimana diketahui dalam beberapa bulan belakangan ini karhutla menjadi masalah terbesar di Indonesia serta musim kemarau menyebabkan lahan gambut di sebagian Wilayah Kalimantan terbakar, dalam faktor lain disebabkan juga oleh banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab membuka lahan dengan cara dibakar.

Dalam wawancara khusus Wakil Bupati PPU Hamdam menyebutkan bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah hal-hal yang memicu terjadinya karhutla. Menurutnya berbagai cara harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya karhutla serta pencegahan dengan cara penyuluhan, kampanye, maupun sosialisasi kepada masyarakat.

“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak akan efektif serta tidak akan optimal tanpa peran serta komitmen yang kuat dari semua pihak,” ujarnya.

Wakil Bupati PPU selaku mewakili Pimpinan Daerah mengaku akan sangat serius dalam hal penanganan Karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten PPU, sebab fenomena Karhutla yang terjadi memberikan pelajaran dan pengalaman bagi kita semua agar bisa berhati hati.

“Intruksi Presiden Dalam upaya mencegah Karhutla nantinya, kita akan tetap berkoordinasi secara intensif dan tidak hanya dengan pihak TNI/Polri setempat namun juga melibatkan peran aktif pada masyarakat,” pungkasnya. (humas/mad/red)

Post Author: pena kaltim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *