Tangkapan Menurun Drastis, Nelayan Tuntut PHKT Harus Tanggung Jawab

 

PENAJAM – Puluhan nelayan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan tujuan ingin menyampaikan keluhan terkait aktivitas pengeboran di RIG atau Driling Seturian yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

 

Lebih kurang 60 massa yang memadati kantor DPRD PPU merupakan dari perwakilan nelayan dari Desa Sesulu, Kelurahan Waru dan Muara Tunan Kelurahan Tanjung Tengah.

 

Achmad Muhibullah selaku Kordinator Nelayan Desa Api-api mengatakan bahwa dengan adanya aktivitas pengeboran tersebut para nelayan terkena dampak yang cukup parah dan sangat merugikan masyarakat khususnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

 

Ia juga mengatakan bahwa pihak PT. PHKT sebelum melakukan kegiatan yang dapat merugikan para nelayan itu tidak ada memberi informasi atau komunikasi yang jelas kepada masyarakat setempat atau para nelayan terkait kompensasi dampak aktivitas perusahaan.

 

“Kami tidak ada menerima informasi terkait tentang adanya aktivitas ini, bahkan tidak ada komunikasu yang jelas dari pihak perusahaan dalam hal ini,” ujarnya.

 

Achmad juga menjelaskan dampak dari kegiatan perusahaan itu yakni menimbulkan getaran dan membuat air sangat keruh dengan begitu hasil tangkapan para nelayan sangat menurun drastis, pihak perusahaan harus memberikan keterangan yang jelas atas akibat kegiatan pengeboran itu.

 

“Biasanya para nelayan bisa menghasilkan tangkapan ikan mencapai 100 kilogram dalam sehari, tetapi sejak adanya kegiatan pengeboran itu yang berlangsung pada 27 Desember 2019 lalu tangkapan nelayan menjadi 3-7 kilogram perhari. Jadi tangkapan para nelayan itu sangat turun secara drastis dan pihak perusahaan harus menyediakan kompensasi untuk para nelayan atas kegiatan perusahaannya itu,” jelasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua I DPRD PPU Rauf Muin mengatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi nelayan untuk mencari solusi terbaik mengenai permasalahan tersebut dengan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (30/01/2020) mendatang dengan mengundang pihak PT.PHKT, lembaga pemerintahan dan instansi terkait. (mad/red)

Post Author: pena kaltim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *