Kementerian Bappenas Gelar Pertemuan IKN di PPU

Budaya Lokal Wajib Di Lestarikan

PENAJAM – Kementerian PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta jajaran menggelar dialog dan diskusi khususnya pada aspek sosial budaya terkait pemindahan Ibukota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa, (18/11/2019).

Rombongan Kementerian ini dipimpin langsung oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri langsung oleh sejumlah perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh Adat yang ada di Kabupaten PPU. Hadir juga Wakil Bupati PPU, Hamdam, Asisten Ekonomi dan Kesra, Ahmad Usman dan sejumlah SKPD terkait di lingkungan Pemkab PPU.

“Melalui pertemuan ini sesungguhnya kami ingin mengetahui lebih banyak tentang masyarakat PPU khususnya dalam aspek sosial budayanya terkait adanya pemindahan IKN ini di Kabupaten PPU ini, “ kata Vivi Yulaswati dalam membuka pertemuan itu.

Ia juga mengatakan terkait pemindahan IKN ini sosial budaya di Kabupaten PPU diharapkan dapat tetap dilestarikan. Karena menurut dia, diharapkan juga IKN di Kabupaten PPU kedepannya nanti dapat tercipta dengan keanekaragaman budaya serta tidak meninggalkan berbagai simbol-simbol atau istilah-istilah di daerah yang perlu dilestarikan didalamnya. Dengan kata lain budaya lokal tetap dilestarikan dalam konteks IKN yang baru nantinya.

Hal-hal lain yang ingin diperoleh dari pertemuan tersebut tambah dia, antara lain pemerintah Pusat ingin mengetahui informasi sosial ekonomi yang ada di Kabupaten PPU seperti karasteristik masyarakat PPU, mata pencaharian, tentang kehidupan dan sebagainya.

“Intinya jika nantinya pemindahan IKN ini terlah berjalan, apa langkah-langkah kami untuk solusi terbaik dalam lingkungan masyarakat Kabupaten PPU ini sehingga tidak ada yang dirugikan,” tambahnya.

Sementara itu dalam sesi diskusi yang dilaksanakan lebih dari tiga jam ini sejumlah masukan, saran dan kritikan juga disampaikan oleh sejumlah tokoh agama, tokoh adat dan undangan yang hadir. Pada intinya masyarakat Kabupaten PPU mengharapkan dengan ditetapkannya PPU sebagai calon IKN akan memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat serta tidak menghilangkan kearifpan dan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten PPU tercinta.

Sementara itu Wakil Bupati PPU, Hamdam dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten PPU sangat mendukug dengan ditetapkannya Kabupaten PPU sebagai calon IKN.

“Kami dan seluruh masyarakat Kabupaten PPU sangat mendukung dengan ditetapkannya IKN di Kabupaten PPU, “kata Hamdam.

Namun Hamdam berharap, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten PPU agar selalu dilibatkan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan IKN, sehingga dapat memberikan masukan-masukan dan gagasan demi kemajuan IKN nantinya.

Selain itu tambahnya, perpindahan IKN di Kabupaten PPU sudah barang tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar. Untuk itu dirinya berharap ada upaya segera dari Pemerintah Pusat untuk memberikan pembekalan-pembekalan skil atau keahlian agar masyarakat PPU tidak tertinggal.

“Jangka pendek yang perlu dilakukan tentunya adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada putra-putri yang minim pendidikan melalui Balai Pelatihan Khusus (BLK) dan untuk jangka panjangnya tentunya perlu dibangunkan Perguruan tinggi di Kabupaten PPU ini, “lanjutnya.

Namun demikian lanjut Hamdam, dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten PPU agar selalu menjaga kekompakan, persatuan dan kesatuan bangsa serta diharapkan juga masyarakat tidak mudah terprofokasi dengan adanya isu-isu yang berkembanng dilingkungan masyarakat yang hanya akan menimbulkan perpecahan.

“Perlunya kekompakan bagi semua masyarakat yang ada di Kabupaten PPU ini sehingga kita bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar,” pungkasnya. (humas/mad/red)

Post Author: pena kaltim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *