Wabup PPU Serahkan DPPA Tahun Anggaran 2019

PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam dalam acara Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)  Tahun Anggaran 2019 mengatakan bahwa, proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan dengan melalui tahapan tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018, yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersifat prioritas.

“Proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan melalui tahapan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019. Penyampaian DPPA SKPD Tahun Anggaran 2019 ini menjadi dasar untuk melakukan kegiatan yang bersifat prioritas dengan bersumber dari Anggaran Perubahan yang harus di akomodir di tahun 2019 ini ataupun kegiatan yang realisasi fisiknya belum mencapai seratus persen (100%), ujar Wabup Hamdam  di acara penyerahan DPPA SKPD Kabupaten PPU tahun anggaran 2019 di ruang lantai 3, Kantor Bupati PPU, Selasa (27/08).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup meminta kepada seluruh kepala SKPD agar benar benar secara proaktif melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada unit kerjanya masing masing sesuai dengan target yang ditetapkan demi tercapainya tujuan program dan organisasi yang mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara yang maju, modern, dan religius.

Wabup berharap, penyerapan anggaran pada Perubahan APBD 2019 ini dapat dilakukan secara optimal, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Realisasi Fisik dan Keuangan serta sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Saya berharap penyerapan anggaran pada Perubahan APBD 2019 ini dapat dilakukan secara optimal, namun tetap memperhatikan keseimbangan antara Realisasi Fisik dan Keuangan.

“Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian kita bersama diantaranya kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,”jelas Wabup.

Sementara itu, Sekretaris Daerah  Tohar juga kembali menegaskan bahwa setelah DPPA diterima oleh setiap SKPD, pimpinan SKPD bertanggung jawab baik dalam hal mengendalikan maupun mengelola Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tersebut.

“Pahami dan konsolidasikan pelaksanaan kegiatan, terutama bagi SKPD yang memiliki banyak program tambahan gunakan dan berdayakan sumber daya aparatur kita,”ujarnya.

Lebih lanjut Sekda Tohar menjelaskan, setelah melakukan konsolidasi hendaknya pimpinan SKPD melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan, apakah bahasan program tersebut sesuai dengan fakta empiris dilapangan.

Sekda juga kembali mengingatkan kepada para pejabat yang bertanggungjawab menjadi Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, jangan melepas semua pelaksanaan kegiatan kepada para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), karena ujung pertanggungjawaban dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan adalah para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

“Jangan lepas seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPTK, karena ujung dari pertanggungjawaban dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan adalah PA dan KPA,”pungkasnya. (humas/mad/red)

Post Author: pena kaltim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *